5.173 PPPK Paruh Waktu Pekanbaru Disetujui Pusat

Informasigtk.com, Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru membawa kabar baik bagi tenaga honorer. Pemerintah pusat akhirnya menyetujui 5.173 usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diajukan Wali Kota Agung Nugroho. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi ribuan pegawai non-ASN.

Fakta Penting tentang Persetujuan PPPK Paruh Waktu

• Total usulan yang disetujui: 5.173 pegawai
• Pengajuan resmi dilakukan pada: 25 Agustus 2025
• 2.866 pegawai sudah tercatat di pangkalan data BKN
• 2.307 pegawai masih dalam proses pendataan BKN
• Prioritas formasi: guru dan tenaga pendidikan
• Termasuk juga tenaga medis dan teknis yang dibutuhkan Pemko Pekanbaru

Mengapa Guru Jadi Prioritas?

Agung Nugroho menekankan pentingnya sektor pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Pekanbaru. Dengan status PPPK paruh waktu, guru diharapkan lebih fokus dan mendapatkan kepastian gaji serta hak lainnya. Status ini juga memberi jaminan hukum sehingga mereka tidak lagi berada dalam ketidakpastian.

Tahapan Pemberkasan dan Persyaratan Peserta

Bagi pegawai yang masuk dalam daftar usulan, berikut langkah yang harus diperhatikan:

1. Unggah Dokumen Penting

   • KTP dan Kartu Keluarga

   • Ijazah terakhir & transkrip nilai dilegalisir

   • SKCK terbaru

   • Surat keterangan sehat jasmani & rohani

   • Pas foto berlatar merah/biru sesuai ketentuan

2. Pengisian Data Rincian Hasil (DRH)

   • Dilakukan melalui portal SSCASN/BKN mulai 28 Agustus hingga 15 September 2025.

   • Pastikan data sesuai dokumen asli untuk mempermudah verifikasi.

3. Batas Waktu Penetapan Nomor Induk (NI)

   • Usulan NI ditutup pada 20 September 2025.

   • Peserta yang tidak melengkapi berkas dianggap mengundurkan diri.

4. Verifikasi dan Validasi Data

   • Data akan diverifikasi oleh tim kepegawaian. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kelulusan bisa dibatalkan.

5. Penetapan SK dan Nomor Induk

   • Setelah lolos verifikasi, peserta akan menerima SK dan Nomor Induk PPPK paruh waktu.

Seluruh proses seleksi dan pemberkasan gratis, sehingga peserta perlu waspada terhadap pihak yang meminta biaya tambahan.

Dampak Positif bagi Layanan Publik

Dengan disetujuinya ribuan formasi PPPK paruh waktu, Pemko Pekanbaru berharap:

• Guru dapat lebih fokus pada pembelajaran karena statusnya sudah jelas.
• Pelayanan kesehatan semakin baik dengan hadirnya tenaga medis yang memiliki kepastian hukum.
• Pegawai teknis dapat mendukung kelancaran administrasi dan layanan masyarakat.

Langkah ini menjadi sinyal serius pemerintah dalam memperbaiki manajemen sumber daya manusia dan mengoptimalkan layanan publik.

FAQ tentang PPPK Paruh Waktu di Pemko Pekanbaru

1. Apa itu PPPK paruh waktu?

PPPK paruh waktu adalah skema pegawai pemerintah yang bekerja dengan perjanjian kerja dalam durasi tertentu, namun tidak berstatus penuh waktu.

2. Siapa saja yang mendapat prioritas?

Guru dan tenaga pendidikan menjadi prioritas utama, disusul tenaga medis dan teknis yang dibutuhkan oleh Pemko Pekanbaru.

3. Bagaimana proses administrasi setelah disetujui?

Peserta harus mengunggah dokumen melalui SSCASN/BKN, mengisi DRH, kemudian menunggu proses verifikasi hingga SK dan Nomor Induk diterbitkan.

4. Apakah ada biaya selama proses seleksi?

Tidak ada biaya sama sekali. Semua tahapan pemberkasan dilakukan secara gratis.

5. Apa manfaat status PPPK paruh waktu?

Memberikan kepastian hukum, SK resmi, gaji yang jelas, dan perlindungan terhadap hak-hak pegawai.

Persetujuan 5.173 PPPK paruh waktu Pemko Pekanbaru adalah tonggak penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja non-ASN, khususnya di bidang pendidikan. Dengan regulasi yang mendukung dan komitmen pemerintah, tenaga honorer kini memiliki jalur jelas untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.

Baca Juga

Share this post