Penarikan Data Validasi Info GTK Tahap 2 : 6 Jenis Data Ini Yang Sedang Penarikan Data

 

informasigtk.com - Pencairan tunjangan profesi guru dan validitas data kepegawaian adalah aspek vital yang menopang kesejahteraan dan profesionalisme pendidik di Indonesia. Menjelang penarikan data validasi Info GTK Tahap 2, setiap elemen sekolah – mulai dari Kepala Sekolah, para Guru (termasuk penerima Tugas Tambahan Umum/TTU dan Tugas Tambahan Layanan Khusus/TTLE), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan – wajib mencermati detail-detail krusial. Kesiapan data yang akurat dan pemahaman regulasi terkini menjadi kunci sukses. Artikel ini akan memandu Anda melalui poin-poin penting yang harus diverifikasi untuk memastikan kelancaran proses validasi hingga tahun 2025.

1. Kepala Sekolah: Garda Terdepan Validasi Data dan Pembinaan Siswa

Sebagai nakhoda utama di tingkat SMP, SMA, dan SMK, Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh data operasional sekolah tervalidasi dengan baik. Prioritas utama yang sering menjadi sorotan dalam validasi Info GTK adalah penugasan Guru Wali. Kepala Sekolah harus memastikan semua siswa sudah memiliki Guru Wali. Peran Guru Wali tidak hanya sebatas administrasi, melainkan inti dari pembinaan karakter dan pemantauan akademik holistik yang menjadi penopang suksesnya Kurikulum Merdeka. Kelalaian di sini dapat berimplikasi pada validitas data sekolah secara keseluruhan.

Selain itu, Kepala Sekolah juga wajib memastikan data diri dan status mereka sudah masuk dan terupdate di aplikasi KSPS (Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah). Aplikasi ini adalah gerbang pelaporan dan koordinasi strategis yang digunakan oleh Kemendikbudristek, sehingga keaktifan dan keakuratan data di KSPS sangat menentukan kelancaran proses administrasi di tingkat pimpinan sekolah.

2. Guru Penerima Tunjangan (TTU & TTLE): Jam Mengajar dan Penugasan Wali Kelas Wajib Terpenuhi

Bagi para Guru yang berhak atas Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dengan penugasan tambahan, yakni kategori TTU (Tugas Tambahan Umum/Setara, Kat A3) dan TTLE (Tugas Tambahan Layanan Khusus/Ekuivalensi, Kat A2), validasi Info GTK tahap 2 menuntut perhatian ekstra pada pemenuhan beban kerja dan penugasan.

• Guru TTU (Kategori A3): Untuk validasi, guru ini wajib memenuhi minimal mengajar tatap muka 12 jam per minggu. Penting untuk dicatat bahwa meskipun memiliki tugas tambahan, kewajiban sebagai Guru Wali tetap melekat dan harus mendapatkan penugasan.

• Guru TTLE (Kategori A2): Beban mengajar tatap muka yang dipersyaratkan sedikit lebih tinggi, yaitu minimal 16 jam per minggu. Sama seperti Guru TTU, penugasan sebagai Guru Wali juga wajib didapatkan dan dilaporkan dengan benar.

Kedua kategori ini menekankan sinergi antara tugas tambahan dengan peran inti guru dalam pembelajaran dan pembinaan. Selain pemenuhan jam mengajar dan Guru Wali, Surat Keputusan (SK) penugasan TTU dan TTLE harus dipastikan masih berlaku. Perhatikan bahwa TMT (Tanggal Mulai Tugas) SK penugasan tersebut paling lambat adalah 1 Januari 2025 untuk validasi di tahun anggaran berikutnya. SK yang kedaluwarsa atau tidak sesuai rentang waktu akan menghambat proses validasi tunjangan.

3. Guru Bimbingan Konseling (BK): Pilar Pembinaan yang Wajib Menjadi Guru Wali

Peran vital Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam mendukung perkembangan psikososial dan karir siswa tidak dapat dipandang remeh. Dalam konteks validasi Info GTK Tahap 2, perlu ditegaskan bahwa Guru BK tetap wajib mendapat penugasan sebagai Guru Wali. Ini memperkuat posisi Guru BK sebagai pendamping holistik, tidak hanya dalam sesi konseling individual atau kelompok, tetapi juga dalam pembinaan menyeluruh di lingkungan kelas.

4. Integritas Data Jam Mengajar: Dari Linieritas hingga Muatan Lokal

Akurasi data jam mengajar adalah fondasi validasi Info GTK. Beberapa skenario spesifik memerlukan perhatian khusus:

• Mengajar di Non-Induk Tidak Diakui: Penting untuk diingat bahwa jam mengajar yang dilakukan di sekolah non-induk tidak akan diakui untuk perhitungan beban kerja atau pemenuhan jam tatap muka minimal dalam validasi Info GTK. Fokus harus sepenuhnya pada beban mengajar di sekolah induk.

• Guru Bahasa Inggris di SD: Fleksibilitas diberikan bagi Guru Bahasa Inggris di SD. Mereka boleh mengajar sebagai Guru Kelas atau sebagai spesialis Bahasa Inggris, tergantung kebutuhan dan struktur kurikulum sekolah. Pastikan penugasan ini tercatat dengan benar.

• Muatan Lokal (Mulok): Pembelajaran Muatan Lokal memiliki peranan penting dalam Kurikulum Merdeka. Jam mengajar Mulok harus dihitung dan dilaporkan dengan benar agar tervalidasi.

• Mapel Koding: Mata pelajaran Koding/Informatika semakin berkembang. Namun, untuk linieritas guru yang mengampu, kita masih menunggu regulasi resmi dan panduan linieritas yang spesifik. Para pemangku kebijakan dan guru perlu memantau pembaruan ini.

• Guru Seni Budaya di SD (Kurikulum Merdeka): Dengan hadirnya Kurikulum Merdeka, Guru Seni Budaya kini diperbolehkan mengajar di SD. Penugasan ini dapat divalidasi asalkan jam mengajar yang diampu mencukupi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini membuka peluang dan mengoptimalkan penempatan guru seni di jenjang dasar.

5. Optimalisasi Pendidikan Vokasi: Peran PKL di SMK

Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), program Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah inti dari pendidikan vokasi. Kualitas dan relevansi PKL sangat menentukan capaian kompetensi siswa dan validitas program sekolah. Validasi Info GTK juga akan melihat kesesuaian data PKL. Kepala Sekolah dan guru pembimbing di SMK harus memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKL dilakukan sesuai standar, memberikan pengalaman industri yang autentik dan tercatat dengan akurasi tinggi.

6. ASN 2025: Kesiapan Data Individu untuk Transparansi Kepegawaian

Menjelang tahun 2025, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pendidikan, fokus pada pembaruan dan keselarasan data pribadi menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang memiliki TMT SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) sebelum Juli 2025.

• Update Data ASN Secara Menyeluruh: Setiap ASN wajib memastikan semua data mereka di sistem kepegawaian sudah diperbarui. Ini mencakup riwayat pangkat/golongan, riwayat pendidikan, dan data personal lainnya.

• Sinkronisasi Dapodik dan BKN: Data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) wajib sesuai dan tersinkronisasi dengan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketidaksesuaian, terutama terkait pangkat dan golongan, dapat menimbulkan masalah dalam proses validasi kepegawaian dan berpengaruh pada hak-hak ASN di kemudian hari. Oleh karena itu, pengecekan silang dan pembaruan data secara proaktif adalah keharusan mutlak.

Penutup

Penarikan data validasi Info GTK Tahap 2 dan persiapan menyongsong tahun 2025 bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah proses krusial yang menguji ketelitian dan adaptasi seluruh komponen pendidikan. Kepala Sekolah, para Guru, dan ASN di lingkungan sekolah memiliki peran masing-masing yang saling terkait dalam memastikan validitas data. Dengan pemahaman yang kuat terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga akurasi data, kita dapat memastikan kelancaran administrasi, pencairan tunjangan, dan yang terpenting, keberlanjutan kualitas pendidikan di Indonesia. Mari bersiap dengan data yang akurat, untuk pendidikan yang lebih baik!

Baca Juga

Share this post